PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termuda di antara BUMN tambang lainnya. Ia berdiri setelah kontrak perjanjian kerja sama dengan Jepang berakhir. Meski termuda, namun ia menjadi induk holding. Alasannya, salah satunya, saat ini hanya Inalum yang sahamnya 100 persen dimiliki Pemerintah, sehingga akan mudah dikontrol oleh pemerintah. Dengan dijadikannya Inalum sebagai induk holding BUMN tambang, diharapkan ada perkembangan ke arah peleburan bahan tambang.
PT Inalum akan menjadi induk usaha dari BUMN tambang lain, yaitu, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), PT Timah (Persero) Tbk. Seperti diketahui, selama ini Indonesia dikenal sebagai eksportir bahan tambang, terutama timah dan batu bara. Akan tetapi, nilai tambah yang diperoleh Indonesia sangatlah kecil. Hal tersebut terjadi karena Indonesia tidak mampu mengolah bahan mentah sendiri.
Presiden Direktur PT Inalum Winardi Sunoto berpendapat, holding akan membuat struktur permodalan semakin kuat. Hal ini akan menguntungkan karena BUMN akan semakin cepat ekspansi, sehingga mudah mencari permodalan dalam jumlah besar.
“Kalau sendiri aset berapa. Dengan aset yang untuk mendapat financing, bargaining power lebih besar. Kemudian, akan menciptakan efisiensi karena akan mengurangi duplikasi kerja BUMN. Dengan efisiensi, fungsi yang sama disatukan,” tutur Winardi.
Menurut Winardi, manajemen Inalum telah menyiapkan segala sesuatunya dari tahun lalu dengan banyak melakukan kajian-kajian, baik internal maupun dengan perusahaan BUMN yang masuk ke dalam holding BUMN tambang.
Terkait fokus strategis, rencananya holding tambang ini akan fokus pada semua potensi yang dimiliki masing-masing perusahaan. Baik itu batu bara, nikel, timah, aluminium, dan emas.
Winardi berharap, rencana holding tambang ini akan berjalan dengan baik dan membuat perusahaan tambang negara menjadi besar dan lebih agresif lagi, sehingga bisa untuk mulai berperan dan dapat membeli aset-aset asing.
Sementara itu, PT Timah (Persero) Tbk tidak mempermasalahkan perihal penunjukkan Inalum sebagai induk atau koordinator holding BUMN tambang. Sekretaris Perusahaan PT Timah Agung Nugroho, mengatakan bahwa PT Timah menerima salah satu pertimbangan yang penting, yakni Inalum masih murni milik pemerintah.
“Sementara BUMN tambang lainnya, telah berstatus persero dan Tbk atau telah menampung kepemilikan selain Pemerintah. Jadi tidak soal omzet siapa yang paling besar. Tapi ada beberapa pertimbangan, salah satunya mana yang masih sepenuhnya milik pemerintah,” kata Agung.
Menurut Agung, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke internal karyawan sekaligus bersiap dengan anggaran dasar Perusahaan yang baru. “Karena ada perubahan tentu ada yang baru. Ini sedang kami persiapkan,” katanya.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Malah, PTBA tampaknya sudah tak sabar untuk segera bergabung dalam holding BUMN tambang. Perusahaan yang berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan ini sudah menggantung mimpi untuk melakukan ekspansi dengan mengakuisisi tambang batu bara baik di dalam maupun luar negeri.
Direktur Utama PTBA Ir. Arvyan Arifin mengatakan, PTBA meyakini penggabungan BUMN tambang membawa dampak positif bagi PTBA. Dengan masuk ke dalam holding usaha BUMN, PTBA memperkirakan kemampuan finansial dan posisi tawar bisnis PTBA semakin kuat. Karena itu, bukan hal yang mustahil, PTBA melakukan ekspansi. (DD)