Dukungan Pemerintah berupa pemberian PMN dan insentif pajak dalam program revaluasi aset memberikan dampak positif terhadap struktur permodalan yang kuat bagi BUMN infrastruktur.
Rasio liabilitas terhadap ekuitas mampu dikelola lebih baik yang memberikan fleksibilitas lebih longgar bagi BUMN infrastruktur untuk mencari sumber pembiayaan eksternal sejalan dengan misi Pemerintah untuk mendorong kemandirian BUMN.
Rasio ekuitas terhadap liabilitas BUMN ”karya” seperti PTHK dan ADHI pada 2016 turun signifikan menjadi 2,2x dan 2,7x dibandingkan posisi tahun 2014 sebesar 5,2x dan 5,4x terutama karena penerimaan PMN dan revaluasi aset.
Secara umum, rasio liabilitas terhadap ekuitas BUMN infrastruktur terkendali berada di bawah 2,70x pada 2016 atau jauh lebih baik dibandingkan periode tahun 2014 dengan rasio tertinggi mencapai 5,4x karena tidak ada dukungan yang kuat dari Pemerintah.
Grafik 1. Perkembangan Rasio Likuiditas terhadap Ekuitas BUMN Infrastruktur
Sumber: Laporan Keuangan BUMN, diolah
Fleksibilitas pembiayaan yang lebih longgar tersebut dimanfaatkan oleh BUMN infrastruktur untuk mencari sumber pembiayaan yang murah. Sumber pembiayaan yang dimaksud terutama berasal dari pasar modal khususnya berupa penerbitan obligasi korporasi melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan atau PUB.
Sampai dengan semester I tahun 2017, penerbitan obligasi korporasi beberapa BUMN infrastruktur telah melebihi realisasi tahun 2016. Sebagai contoh, secara kumulatif SMF telah menerbitkan sekitar Rp3,2 triliun di semester I 2017 dibandingkan realisasi sepanjang tahun 2016 sebesar Rp2,8 triliun.
Grafik 2. Perkembangan Penerbitan Obligasi oleh BUMN Infrastruktur
Sumber: Laporan Keuangan BUMN, diolah
PTHK juga telah menerbitkan obligasi korporasi senilai Rp2,0 triliun sedangkan ADHI tak mau ketinggalan menerbitkan obligasi korporasi sekitar Rp3,0 triliun setelah terakhir menerbitkan obligasi pada 2013.
Skema pembiayaan melalui penerbitan obligasi korporasi juga dilakukan WSKT senilai Rp1,7 triliun selama semester I tahun 2017. Meski belum menerbitkan obligasi di semester I tahun 2017, WIKA berencana menerbitkan obligasi dengan nilai hingga Rp10,0 triliun pada tahun ini untuk memenuhi proyek jangka panjang Perusahaan seperti jalan tol dan pembangkit listrik. Selain itu, JSMR juga membutuhkan dana Rp8,0 triliun untuk membiayai 18 proyek jalan tol yang berasal dari perbankan Rp3,0 triliun dan sisanya dicoba dipenuhi lewat obligasi.
BUMN infrastruktur diharapkan mampu memaksimal peluang pembiayaan melalui penerbitan obligasi korporasi ini. Hal ini ditopang oleh dukungan dan komitmen pemerintah yang kuat atas percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dapat menjadi faktor penguat kualitas kredit BUMN infrastruktur tersebut.
Selain itu, kemudahaan dalam penerbitan obligasi melalui skema PUB dapat mempercepat proses penerbitan obligasi. Dari sisi internal perusahaan, struktur permodalan yang membaik memberikan ruang yang lebih longgar kepada BUMN infrastruktur untuk mendapatkan pembiayaan proyek infrastruktur terutama dari pasar modal.(STO)