Dalam implementasinya, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Pemerintah melalui Bank Indonesia sejak dua tahun lalu, banyak mendapatkan dukungan dari para pelaku bisnis, khususnya industri perbankan nasional.
Belum lama ini, PT Bank Mandiri Tbk atau Bank Mandiri telah mencatat peningkatan total volume transaksi finansial jaringan elektronik Bank Mandiri yang mencapai lebih dari Rp1.300 triliun dari Janurai hingga September 2016. Dimana peningkatan tersebut seiring dengan telah diterbitkannya sekitar 13,84 juta kartu ATM Mandiri, 4,26 juta kartu kredit Mandiri dan 8,26 juta kartu e-Money Mandiri hingga kuartal III 2016.
“Sejak Januari-September 2016, frekuensi transaksi melalui jaringan distribusi elektronik mencapai 2 miliar transaksi atau secara tahunan tumbuh 24 persen secara yoy. Dalam hal ini Bank Mandiri memproses transaksi per menit mencapai lebih kurang 5.120 transaksi. Berdasarkan frekuensi tersebut, total volume transaksi finansial jaringan elektronik Bank Mandiri mencapai lebih dari Rp1.300 triliun atau meningkat sekitar 16 persen dari periode yang sama tahun Ialu,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo di hari jadi Bank Mandiri ke-18 yang berlangsung di lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (30/10).
Dalam dukungannya terhadap GNNT, Bank Mandiri memang terlihat terus mengedukasi gerakan nontunai tersebut melalui pengembangan produk dan layanan perbankan. Pengembangan produk atau layanan perbankan dalam transaksi nontunai dilakukan Bank Mandiri hampir di semua segmen industri. Bahkan, sama seperti bank-bank lainnya, Bank Mandiri pun mulai mengedukasi layanan transaksi nontunai untuk bantuan sosial.
Sama halnya dengan Bank Mandiri, semua industri perbankan pun tengah gencar memberikan dukungannya terhadap GNNT, baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta. Dimana para pelaku bisnis di industri perbankan nasional, terlihat gencar mengembangkan produk dan layanan mereka dalam mendukung GNNT.
Bahkan, dukungan terhadap GNNT pun tidak hanya mengalir dari kalangan insdustri perbankan saja. Tercatat hampir di semua segmen industri turut mendukung Pemerintah untuk mewujudkan terbentuknya suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.
Selain itu, beberapa kota baik provinsi maupun kabupaten di Indonesia yang juga menyatakan dukungannya terhadap GNNT tersebut. Yakni dengan upaya mereka dalam mewujudkan GNNT melalui smart city. Seperti DKI Jakarta, Bandung, Bogor, Depok dan beberapa kota lainnya di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, Country Director Verifone Indonesia Irni Palar mengungkapkan, bahwa transaksi elektronik di Indonesia tengah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hal ini dimulai dari adanya Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2014.
“Iklim dan perkembangan pembayaran nontunai di Indonesia sudah dimulai dari gerakan nasional non tunai yang dilakukan oleh BI,” ujar Irni, Kamis (27/10/2016).
Menurutnya, gerakan itu bertujuan memperkecil transaksi tunai dan membesarkan transaksi elektronik. Dia menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki sekitar satu juta terminal atau tempat yang sudah menerima transasksi elektronik, ini memang sangat kecil untuk ukuran Indonesia. Sedangkan untuk pertumbuhan terminal Electronic Data Center (EDC) di Indonesia saat ini tumbuh sekitar 200.000 unit per tahun.
“Perkembangannya, kedepan bank masih cukup agresif dengan melihat pertumbuhan dari tahun ke tahun perbankan menambah device atau terminal (EDC) sekitar 200.000 unit per tahun,” jelasnya.
Seperti diketahui, Verifone merupakan perusahaan multinasional asal Amerika yang menyediakan teknologi untuk transaksi pembayaran elektronik dan value added service pada point of sales. Banyak produk pendukung alat transaksi nontunai dari Verifone yang digunakan di Indonesia.
Bantuan Sosial Nontunai
Dalam rangka memperluas implementasi terhadap GNNT, Pemerintah pun tengah gencar melakukan edukasi layanan transaksi nontunai melalui bantuan sosial. Bantuan sosial dalam bentuk nontunai ini dirasa cukup besar nilai manfaatnya kepada masyarakat yang menerima bantuan dari Pemerintah.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sejak dimulai tahun 2016, Kemsos menerapkan strategi keuangan inklusif dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat. Kebijakan penyaluran bantuan sosial non tunai tersebut akan meningkatkan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, pemerintah dan lembaga penyalur.
“Dari berbagai riset, PKH paling signifikan menurunkan kemiskinan,” katanya dalam paparan capaian kinerja dua tahun Kemsos di Jakarta, Kamis (27/10).
Terkait kartu keluarga sejahtera (KKS), kartu yang dilengkapi pin atau identitas khusus itu berisi bansos non tunai terdiri dari PKH, e-wallet, raskin, bantuan pupuk dan kelak elpiji 3 kilogram. Dimana besaran rupiah raskin Rp110.000 per bulan dan bisa disubtitusi dengan bahan pokok lainnya seperti gula, minyak goreng atau tepung.
“Kalau PKH bisa diambil tunai. Namun untuk bantuan lainnya seperti raskin dan elpiji tidak bisa diambil tunai. Pengambilannya bisa di e-warong yang saat ini sudah ada di 78 tempat ditargetkan Desember mendatang mencapai 302 e-warong,” ucapnya.
Sementara itu, Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen menjadi bank penyalur Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Bank-bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kesepahaman itu pun menegaskan bahwa penyaluran dana Bantuan Sosial Non Tunai PKH dapat dilakukan HIMBARA tanpa dipungut biaya atau zero cost.
Saat ini, dari 6 juta orang yang menerima bantuan sosial di tahun 2016 maka sekitar 1 juta orang akan menerima bantuan sosial secara nontunai di tahun ini. Selanjutnya, Kementerian Sosial menargetkan akan ada sekitar minimal 3 juta orang menerima bansos secara non tunai di tahun 2017. Pasalnya, Pemerintah memprediksi akan mendirikan 3.000 e-Warong yaitu agen hasil kerjasama Kementrian Sosial dengan bank BUMN.
Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto menyampaikan, “Penyaluran bantuan sosial PKH secara nontunai ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, dimana setiap bantuan sosial dan subsidi agar disalurkan secara nontunai dan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol, pemantauan, dan memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah”.
Sementara itu, Direktur Ritel Bank Mandiri Tardi mengatakan, “Bank-bank BUMN sudah siap untuk menyalurkan bantuan sosial secara nontunai karena infrastruktur sudah ada dan jaringan yang kuat. Nah, dukungan bank-bank Himbara melalui sistem keuangan digital ini diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran”.
Direktur Kelembagaan BRI Kuswiyoto menambahkan, “Dengan menggunakan kartu dalam penyaluran bantuan sosial ini maka penerima tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima sehingga terdapat inisiatif bagi penerima untuk menyimpan dan mengelola keuangan. Selain itu gratis biaya administratif dan rekonsiliasi berlangsung dalam satu hari”. (DD)