Dalam dua tahun belakangan ini, Pemerintah gencar membangun kesadaran masyarakat, para pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga Pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.
Upaya ini ditandai dengan pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo 14 Agustus 2014 lampau.
GNNT sendiri ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen nontunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.
GNNT sendiri dicanangkan oleh BI sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen nontunai. BI akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen nontunai dalam melakukan transaksi pembayaran.
Harus diakui, jika dibandingkan negara-negara ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah, sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih terdapat potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia.
Untuk itu, Bank Indonesia bersama perbankan sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat terus menyatukan kesamaan visi dan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan transaksi nontunai oleh masyarakat dalam mewujudkan LCS.
“Melalui kerjasama antara Bank Indonesia, Pemerintah pusat dan daerah serta pelaku industri sistem pembayaran, kami yakin bahwa ke depan akan semakin banyak masyarakat yang beralih dari penggunaan instrumen tunai ke instrumen nontunai dalam aktivitas ekonominya, sehingga masyarakat nontunai dapat diwujudkan,” jelas Agus.
Dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman dan andal dengan tetap menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen, memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional, Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya juga gencar melakukan sosialisasi guna meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan infrastruktur sistem pembayaran.
Sejauh ini, transaksi tunai terbilang cukup menghabiskan uang negara, membuka kemungkinan penggelapan, peredaran uang palsu dan korupsi, tidak aman, lamban, dan rawan salah perhitungan. Sedangkan transaksi nontunai itu terlihat lebih higienis dan dapat menghemat pengeluaran negara. Selain itu, transaksi nontunai juga dapat mencegah peredaran uang palsu, penggelapan serta transaksi ilegal (praktik korupsi). Transaksi nontunai ditenggarai juga dapat menekan laju inflasi, lebih mudah, cepat dan aman.
Manfaat GNNT
Kampanye Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) memang terllihat terus dikumandangkan dan digalakkan oleh Pemerintah. Pasalnya, sejauh ini penggunaan transaksi nontunai masih terbilang cukup kecil. Untuk itu, Pemerintah beserta intansi terkait gencar melakukan sosialisasi akan manfaat dari transaksi nontunai.
“Mengingat pembayaran e-money saat ini masih rendah, sementara kami ingin pada 2024 sudah ada 25 persen pengguna e-money, maka sosialisasi GNNT harus gencar,” kata Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Susiati Dewi di Jakarta, Senin (10/10/2016).
Menurutnya, pembayaran menggunakan uang elektronik (e-money) perlu dilakukan karena terdapat beberapa keuntungan di antaranya untuk keamanan bagi masyarakat dari tindak kejahatan, termasuk memudahkan warga yang tidak harus membawa uang banyak namun bisa belanja dalam jumlah banyak.
Selain itu, pembayaran nontunai juga bisa menghemat anggaran negara, karena Pemerintah harus mengeluarkan biaya Rp70 triliun per tahun untuk mencetak uang, sehingga biaya pencetakan uang bisa dikurangi jika semakin banyak warga yang menggunakan pembayaran non tunai.
Selain itu, biaya distribusi uang ke daerah-daerah juga bisa ditekan jika pengguna uang tunai berkurang, karena untuk pengiriman uang memang cukup ketat dan harus melibatkan aparat keamanan.
Ia juga menginginkan ke depan, hampir semua transaksi maupun pembayaran bisa dilakukan secara elektronik, meskipun hanya membeli sayur, cabai, atau daun pisang yang harganya hanya Rp5 ribu.
“Ke depan, mesin transaksi nontunai tidak besar seperti ATM yang perlu keamanan ekstra dan susah dibawa ke mana-mana, tetapi mesinnya akan kecil seperti handphone yang dihubungkan dengan kartu non tunai, maka sudah bisa melakukan pembayaran,” tandas Dewi.
Sementara itu, sejumlah negara diberbagai belahan dunia telah terbukti memiliki komitmen tinggi dan kreatif menciptakan peluang pengembangan transaksi nontunai guna mengalihkan kebiasaan masyarakat yang terlanjur nyaman bertransaksi secara tunai.
Belanda menjadi salah satu negara yang paling berhasil menerapkan less cash society. Penggunaan transaksi nontunai di negara kincir angin ini, telah mencapai sekitar 85 persen dari total transaksi ritel. Strategi Pemerintah Belanda untuk mendorong masyarakat meninggalkan transaksi tunai adalah dengan cara menciptakan lingkungan yang nyaman untuk bertransaksi secara nontunai.
Korea Selatan juga menunjukkan keberhasilan kampanye less cash society yang telah dimulai sejak 1999. Saat ini, sekitar 70 persen transaksi telah dilakukan secara nontunai. Salah satu pendorong terbesar kesuksesan gerakan nontunai di Korea Selatan adalah infrastruktur dan teknologi canggih yang menopang transaksi nontunai. Selain itu, dukungan Pemerintah setempat berupa pemberian insentif juga cukup efektif untuk mengajak masyarakat beralih dari uang tunai.
Sementara itu, Singapura mendorong less cash society melalui serangkaian program yang terangkum dalam ‘The National Campaign to Minimize Cash Transaction’. Program yang dimulai pada 1984 tersebut terbukti mampu meningkatkan transaksi nontunai hingga mencapai sekitar 69 persen dari total pembayaran.
Kemudian Meksiko, negara ini terbilang cukup berhasil meningkatkan porsi transaksi non tunai menjadi 53 persen dari total transaksi. Kunci keberhasilan penggalakan transaksi non tunai di Meksiko adalah mendorong percepatan pengalihan transaksi dari tunai ke nontunai.
Di antara hal yang telah dilakukan pemerintah ialah penetapan insentif pajak untuk bank-bank yang mendukung program less cash society. Hal penting lainnya adalah keputusan Presiden Meksiko pada tahun 2012 yang mewajibkan penerapan anggaran oleh lembaga pemerintah harus dilakukan melalui transaksi elektronik. (DD)