Di tengah perlambatan ekonomi nasional, sektor infrastruktur bisa dibilang menjadi andalan BUMN dalam mengerek laba hingga maksimal. Apalagi sejak Pemerintah mencanangkan proyek strategis nasional, praktis membuat BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur saling berlomba memperebutkan kue gurih dari proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu pilar penyokong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp387 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Dari jumlah tersebut sekitar Rp101,4 triliun angaran infrastruktur berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Anggaran tersebut akan digunakan bagi pembangunan infrastruktur baik di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan/terluar, perdesaan, dan revitalisasi kawasan kumuh termasuk kawasan di luar Jawa agar terjadi pemerataan di semua wilayah di Indonesia. Dengan pembangunan infrastruktur maka akan meningkatkan daya saing nasional melalui pembangunan konektivitas antar wilayah. Selain itu, dengan infrastruktur yang memadai bisa mendorong pemanfaatan sumber daya yang belum optimal untuk mendukung kedaulatan pangan dan energi.
Melalui semangat pemerataan tersebut, Pemerintah dalam setahun terakhir ini terus menggenjot pembangunan infrastruktur meskipun sedang dalam situasi perlambatan ekonomi. Sebagai keseriusan tersebut, Pemerintah juga membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang diharapkan bisa merealisasikan secara cepat berbagai proyek infrastruktur nasional.
“Infrastruktur saat ini bukan saja sebagai pilar. Pasalnya, kita memasuki suatu situasi dimana perkenonimian global sudah masuk dan berdampak bagi perekonomian Tanah Air. Dalam situasi yang seperti ini, maka pilihan-pilihan agar tak terkena dampak ekonomi global yang melemah, adalah dengan membangun infrastruktur,” kata Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu seperti dikutip rumah.com.
Mengerjakan proyek infrastruktur tidak mudah. Tantangannya sangat berat seperti masalah regulasi yang rumit dan tumpang tindih, masalah pembebasan lahan, lemahnya penyiapan proyek termasuk masalah pada ketidaksesuaian pendanaan. Dan inilah yang menjadi tugas dari KPPIP tersebut. Untuk semakin mempercepat prosesnya, Pemerintah menggandeng beberapa Kementerian, lembaga, Pemda, PT Sarana Multi Infrastruktur, BI, BKPM, dan pihak internasional seperti JICA juga World Bank.
Sampai 2019, KPPIP fokus mengawal 225 proyek strategis nasional dan 30 proyek infrastruktur prioritas. Berikut 30 proyek tersebut:
1. Jalan tol Balikpapan-Samarinda
2. Jalan tol Manado-Bitung
3. Jalan tol Panimbang Serang
4. 8 Ruas Jalan tol Trans Sumatera
5. Kereta Api Ekspres Soekarno-Hatta International Airport (SHIA)
6. MRT Jakarta Jalur Selatan -Utara
7. Kereta Api Makassar-Parepare
8. Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung
9. Pelabuhan Hub International Bitung NCICD
10. PLTA Karangkates IV & V (2×50 MW)
11. PLTA Kesamben (37 MW)
12. PLTA Lodoyo (10 MW)
13. Inland Waterway/Cikarang-Bekasi-Laut (CBL)
14. Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan
15. LRT terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi
16. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A
17. Sistem Pengolahan Limbah Jakarta
18. SPAM Semarang barat
19. High Voltage Direct Current (HVDC)
20. Transmisi Sumatera 500 KV
21. Central – West Java Transmission Line 500 KV
22. Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang
23. PLTU Indramayu
24. PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10
25. Kilang Minyak Bontang
26. RDMP/Revitalisasi Kilang Existing (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju)
27. Pelabuhan di Jawa Barat bagian utara
28. Kilang Minyak Tuban
29. Palapa Ring Broadband
30. Kereta Api Kalimantan Timur
Sebagai pemain utama di sektor infrastruktur, PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA juga ikut menikmati proyek infrastruktur strategis Pemerintah. Laba Perusahaan meroket sebesar Rp245,08 miliar pada kurun kuartal satu tahun ini. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, perolehan laba WIKA meningkat sampai 242 persen.
Kenaikan laba itu juga ikut mengerek pendapatan WIKA yang menembus Rp3,81 triliun semester satu. Raihan itu jelas mengalami kenaikan hingga 39,83 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren kenaikan kinerja ini sepertinya akan berlanjut sampai akhir 2017 karena WIKA masih menggarap beberapa proyek strategis Pemerintah.
"Kami bersyukur bahwa WIKA telah dipercaya menangani berbagai proyek strategis Pemerintah sehingga ruang WIKA untuk berkembang masih sangat luas," ujar Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo melalui siaran pers WIKA, seperti dikutip katadata.com.
Sampai April lalu, jumlah kontrak baru WIKA sudah mencapai Rp16,63 triliun atau meningkat 38,45 persen dari target kontrak baru tahun ini sebesar Rp102,94 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah kontrak baru WIKA mengalami kenaikan sampai 175,8 persen.
Adapun kontrak baru WIKA diantaranya adalah pembangunan jalan kereta api Bandar Tinggi–Kuala Tanjung serta pengembangan bisnis EPC (Engineering, Procurement and Construction) dan OM (Operation and Maintanance) dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). WIKA juga mendapat kontrak pengembangan EPCC (Engineering, Procurement, Construction, and Comissioning) pabrik gula Asembagus di Situbondo. Ada pula, proyek pembangunan Jembatan Tumbang Samba di Provinsi Kalimantan Tengah, terminal tangki minyak atau Integrated Tank Storage Terminal, dan Trans Park Cibubur. Selain itu, proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Cilacap dengan kapasitas 1x1.000MW dan Jakarta International Equestrian.
WIKA mengincar raihan kontrak baru sebesar 29,8 persen dari proyek Pemerintah, 30 persen dari BUMN lainnya, dan 40,2 persen dari swasta. Sampai akhir tahun WIKA berharap bisa mendapatkan laba Rp1,21 triliun atau meningkat 20,45 persen dari pencapaian tahun lalu sebesar Rp1,01 triliun.
Meskipun perolehan kontrak baru WIKA masih jauh dari setengah target, Sekretaris Perusahaan WIKA Suradi Wongso tetap optimis kalau Perusahaan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Perusahaan beralasan kalau banyak proyek baru akan dimulai pada semester II mendatang salah satunya adalah proyek kontrak pengerjaan proyek kereta api cepat Jakarta Bandung (Hight Speed Raildway/HSR) diperkirakan baru akan diperoleh di kuartal III mendatang. Di proyek tersebut, WIKA membidik kontrak baru Rp17 triliun.
Pemain berikutnya adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang mencatatkan kinerja positif sepanjang semester I-2017. Perseroan berhasil mendapatkan laba bersih sebesar Rp131,31 miliar atau melesat 136,5 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp55,5 miliar. Akibat peningkatan laba tersebut, pendapatan Perusahaan juga mengalami kenaikan sampai 65,49 persen atau sebesar Rp5,18 triliun dari pendapatan Perusahaan tahun lalu sebesar Rp3,13 triliun.
"Kemudian, bagian laba dari ventura bersama naik tajam menjadi Rp67,29 miliar pada semester I-2017 dari Rp12,5 miliar di periode yang sama 2016," ungkap manajemen ADHI dalam laporan keuangan seperti dikutip kontan.co.id.
Sampai dengan Juni tahun ini, ADHI berhasil meraih kontrak baru sebesar Rp25,4 triliun. Jumlah tersebut berasal dari kontrak pembangunan berbagai proyek infrastruktur dan properti di wilayah Jabodetabek dan Banten. Dari nilai Rp25,4 triliun tersebut, sebesar Rp19,7 triliun berasal dari proyek LRT Jabodebek Fase I.
"Kontribusi perolehan kontrak baru ini didominasi oleh lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 97,7 persen dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya," kata Ki Syahgolang Permata, Sekretaris Perusahaan ADHI dalam keterangan resminya, seperti dikutip kontan.co.id.
Kontribusi terbesar dari proyek baru Perusahaan masih berasal dari proyek Pemerintah sebesar 83,7 persen. Proyek BUMN berkontribusi 6,9 persen dan swasta berkontribusi sebanyak 9,4 persen. Adapun sebanyak 81,8 persen proyek yang didapat dari kontrak baru tersebut ialah proyek jalan, jembatan dan LRT. Sedangkan 15,8 persen dari kontrak baru tersebut adalah proyek gedung dan 2,4 persen adalah proyek infrastruktur.
PT Hutama Karya (Persero) menjadi BUMN konstruksi yang juga turut menikmati proyek infrastruktur Pemerintah. Pundi-pundi keuangan Hutama Karya sebagian besar dari proyek jalan tol di trans Sumatera. Melalui Pepres nomor 117 tahun 2015, Perusahaan mendapat tugas untuk mengembangkan 24 ruas jalan tol trans Sumatera sepanjang 2.709 km dan delapan ruas diantaranya diprioritaskan untuk selesai pada tahun 2019 sepanjang 645 km.
Delapan ruas tersebut adalah Ruas Medan–Binjai, Ruas Palembang–Simpang Indralaya, Ruas Bakauheni–Terbanggi Besar, Ruas Pekanbaru–Dumai, Ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang, Ruas Pematang Panggan–Kayu Agung, Ruas Palembang–Tanjung Api Api, Ruas Kisaran–Tebing Tinggi. Ruas tersebut masih ditambah dengan tiga ruas baru sesuai surat dari Menteri PUPERA No. KU.06.01-Mn/789 pada tanggal 23 Agustus 2016, yakni ruas Banda Aceh-Medan, ruas Padang-Pekanbaru, dan ruas Tebing Tinggi-Prapat.
Total nilai investasi untuk pengembangan tol trans Sumatera itu mencapai Rp81,1 triliun. Sampai saat ini Perusahaan sudah menggarap empat ruas. Dua ruas diantaranya sudah beroperasi diantaranya Medan-Binjai sepanjang 17 km dan Palembang-Indralaya sepanjang 22 km. Sedangkan untuk tol Bakauheni-Terbagi Besar sepanjang 140 km progress pengerjaanya sudah mencapai 50 persen. Ruas Padang-Pekanbaru juga sedang dalam tahap pengerjaan terutama menuntaskan pembebasan lahan. Belakangan di ruas Padang-Pekanbaru tersebut, Hutama Karya bakal mendapat suntikan dana dari lembaga donor Jepang JICA.
Untuk mempercepat dan menjaga kelangsungan proyek Trans-Sumatera, Hutama Karya akan mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah. Dukungan tersebut berupa dukungan fiskal dalam berbagai skema seperti penanaman modal, penerbitan sekuritas, pinjaman atau utang, maupun instrumen finansial lain. Adapun manfaat dari Jalan Tol Trans Sumatera, yakni manfaat moneter untuk sejumlah pengguna dan non-pengguna dalam koridor Sumatera maupun secara nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Selain itu Trans-Sumatera juga diyakini dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara dalam bentuk pajak, mempermudah pengembangan pembangunan daerah sekitar serta meningkatkan nilai properti dan potensi pengembangan perumahan.
“Hutama Karya terus melakukan pencermatan terhadap dinamika skema bisnis dan kondisi-kondisi yang memengaruhi perkembangan bisnis konstruksi. Sehingga, kami senantiasa melakukan aktualisasi terhadap competitive advantage yang dimiliki. Selain itu, kami juga memperhatikan integritas sumber daya manusia (SDM) yang kami miliki melalui Center of Excellence,” kata Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) I Gusti Ngurah Putra.
Dengan menggenggam proyek tol trans Sumatera, Perusahaan mengincar kenaikan yang cukup pesat baik dari sisi pendapatan usaha maupun laba bersih. Di tahun 2017, Perusahaan mengincar target pendapatan Rp18,7 triliun. Sedangkan target laba bersih tahun 2017 adalah Rp1,1 triliun. Padahal tahun lalu, pendapatan Perusahaan sekitar Rp11 triliun dengan laba bersihnya hanya Rp301 miliar atau sekitar 280 persen kenaikan laba bersih.
Untuk menggarap tol trans Sumatera itu, Hutama Karya mengandalkan sumber ekuitas sebesar 70 persen dan pinjaman 30 persen yang rencananya akan didapat dari lembaga donor JICA. Dalam pengerjaan itu, Perusahaan mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp3,6 triliun tahun 2015 dan mendapatkan Rp2 triliun lagi tahun ini. Selain itu Perusahaan juga menerbitkan obligasi berkelanjutan Rp6,5 triliun. Ini akan masuk menjadi ekuitas karena pokok, bunga dan dendanya akan dijamin oleh Pemerintah.
Perusahaan juga mendapatkan subsidi silang BPJT atau subsidi dari tol di trans Jawa. Saat ini sudah didapatkan subsidi langsung 25 km atau senilai Rp2,6 triliun. Sementara Pemerintah menjajikan akan segera memberikan tambahan subsidi silang 55 km lagi atau senilai Rp5,7 triliun. Dengan demikian, total ekuitas yang sudah diamankan HK baru sebesar Rp20,4 triliun. Mereka masih kekurangan tambahan ekuitas sekitar Rp32,1 triliun.
Sementara itu, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) berhasil mencatatkan kinerja yang cukup fantastis pada semester I-2017, dengan raihan laba bersih sebesar Rp1,28 triliun. Raihan tersebut naik 118 persen dibanding periode yang sama di 2016 sebesar Rp586,27 miliar.
Melansir dari keterbukaan informasi, seperti dikutip detik.com, Waskita berhasil menjaring pendapatan sebesar Rp15,55 triliun, naik sebesar 92,33 persen, dari Rp8,08 triliun di semester I-2016. Sementara total aset Waskita juga meningkat dari Rp61,43 triliun menjadi Rp75,9 triliun. Aset itu terdiri dari aset lancar sebesar Rp42,06 triliun dan aset tidak lancar sebesar Rp33,84 triliun.
Sedangkan total liabilitas Perseroan saat ini bertambah dari Rp44,66 triliun menjadi Rp55,03 triliun. Sedangkan jumlah ekuitas juga meningkat dari Rp16,77 triliun menjadi Rp20,87 triliun.
Adapun dalam keterangan yang dilansir kontan.co.id, dijelaskan bahwa kontribusi pendapatan terbesar datang dari jasa konstruksi. Tren positif ini, ditenggarai dengan semakin seksinya proyek infrastruktur nasional yang tengah digalakkan oleh Pemerintah belakangan ini. Sebanyak Rp15,04 triliun atau 96,79 persen dari total pendapatan Perseroan diperoleh dari segmen jasa konstruksi. Sedangkan sisanya disumbang dari segmen penjualan precast, jalan tol, properti, hotel, energi, serta sewa gedung dan peralatan.(AHM)