PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I (Angkasa Pura Airports) mendapatkan dukungan pendanaan berupa pinjaman senilai Rp5 triliun untuk mendanai pengembangan bandara-bandara di bawah pengelolaan Angkasa Pura Airports.
Pendanaan kali ini bersumber dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI dan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS). Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Direktur Utama Angkasa Pura Airports, Faik Fahmi, bersama Direktur Utama Bank BTN, Maryono, Direktur Utama SMI, Emma Sri Martini, dan Direktur Bisnis Komersial BRIsyariah, Kokok Alun Akbar, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (18/12/2018).
Dalam pendanaan kali ini, Angkasa Pura Airports melibatkan perbankan syariah dalam pembiayaan capital expenditure-nya. Sebelumnya, di tahun 2016 Angkasa Pura Airports telah menerbitkan sukuk ijarah senilai Rp500 miliar untuk pembiayaan capital expenditure-nya.
Direktur Utama Angkasa Pura Airports, Faik Fahmi, menjelaskan bahwa fasilitas kredit sebesar Rp5 triliun bertenor lebih dari 10 tahun dengan grace period 5 tahun tersebut merupakan bagian dari rencana pemenuhan pendanaan untuk pengembangan bandara Angkasa Pura Airports di tahun 2018 dan 2019.
“Tahun ini kita melakukan proses pendanaan eksternal sebesar Rp5 triliun untuk membiayai realisasi capital expenditure (capex) di tahun 2018 dan sebagian di tahun 2019. Di tahun 2019, dengan rencana capex sekitar Rp17,53 triliun, kami merencanakan pendanaan eksternal sebesar Rp13 triliun, dapat bersumber dari pinjaman lembaga keuangan dan penerbitan obligasi,” jelas Faik, dalam keterangannya yang dilansir laman Perseroan, Selasa (18/12/2018).
Dalam rencana jangka panjangnya, Angkasa Pura Airports merencanakan capex senilai Rp76 triliun untuk tahun 2019-2023. Angkasa Pura Airports akan mendanai rencana capex tersebut melalui pinjaman dari lembaga keuangan, penerbitan obligasi, sekuritisasi aset dan juga melalui partnership dengan mitra strategis.
“Angkasa Pura Airports saat ini dihadapi oleh kondisi pertumbuhan penumpang yang jauh lebih tinggi dari kemampuan kami menyediakan kapasitas /lack of capacity. Untuk mengatasi hal tersebut saat ini kami sedang melakukan pembangunan dan pengembangan bandara sebagai upaya kami berkontribusi mendorong perekonomian. Kami harap melalui penandatanganan perjanjian ini dapat mendukung peningkatan kinerja bisnis, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna jasa di bandara yang kami kelola,” tandas Faik.(DD)