Holding BUMN Pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero), mengantongi kredit modal kerja hingga Rp11 triliun dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Kredit modal kerja tersebut akan dipergunakan untuk ekspansi usaha, terutama pengembangan produk pupuk NPK.
Direktur Keuangan Pupuk Indonesia, Indarto Pamoengkas, mengatakan plafon pinjaman dari BRI merupakan pinjaman bersama (joint borrower) yang akan digunakan secara fleksibel oleh masing-masing perusahaan anggota grup Pupuk Indonesia. Skema joint borrower ini juga ditujukan agar mekanisme pinjaman bisa lebih dinamis antar masing-masing perusahaan sehingga menghindari kredit yang tidak dipergunakan (idle facility).
“Dengan sinergi Pupuk Indonesia Grup dan BRI, kini kami dapat melebarkan sayap untuk melakukan ekspansi usaha ke arah pengembangan strategis terutama pengembangan produk NPK,” kata Indarto, dalam keterangannya yang dilansir, Kamis (22/11/2018).
Pinjaman dari BRI ini, menurut Indarto, akan meningkatkan ekspansi bisnis Perusahaan yang berorientasi untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Ekspansi bisnis itu antara lain dengan peningkatan bisnis di sektor pupuk, bahan-bahan kimia (non pupuk) untuk pertanian, saprotan dan saprodi, energi listrik, logistik dan transportasi, jasa EPC dan jasa perdagangan umum.
“Dukungan pembiayaan tersebut merupakan wujud komitmen BRI untuk mendukung Industri Pupuk Nasional yang tergabung dalam Holding Pupuk Indonesia,” ujar Indarto.
Saat ini, total pembiayaan BRI baik untuk belanja operasional dan belanja modal kepada seluruh perusahaan yang tergabung dalam grup Pupuk Indonesia telah mencapai Rp14,7 triliun. Ke depan, BRI siap mendukung ekspansi bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) antara lain untuk rencana pembangunan pabrik pupuk NPK dan proyek investasi lainnya.
Selain kredit, BRI juga telah menjalin kerjasama layanan perbankan berupa Bank Garansi (BG) Online, Pembiayaan Perdagangan Online dan Pembiayaan Supply Chain bagi Pupuk Indonesia Grup dan para mitra kerja. Selain kredit modal kerja, Pupuk Indonesia Grup juga menyepakati fasilitas untuk transaksi valuta asing senilai US$168 Juta.(DD)