PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk sementara menghentikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk skala ritel dikarenakan alokasi anggaran untuk sektor usaha tersebut habis.
Disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, KUR Ritel BRI sebagai Kredit Modal Kerja dan atau Investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond Rp 25 juta hingga Rp 500 juta per debitur sudah melebihi dari target. "Baik di Lombok, Medan, maupun Jogja habis," ujarnya usai meninjau penyaluran KUR di Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (16/4/2016).
Menurutnya, tingginya permintaan membuat anggaran KUR ritel lebih cepat terserap dari target yang ditentukan. Kebutuhan akan permodalan melalui akses KUR ritel diakuinya meningkat luar biasa mengingat banyak pelaku UKM yang naik kelas menjadi skala ritel.
"Kalau ini tidak diakomodir, BRI akan kesulitan mengalokasikan anggaran ke ritel," kata Puspayoga.
Kemenkop UKM pun mengajukan usulan penambahan anggaran KUR ritel sebesar Rp 7 triliun ke Komite Kebijakan. Usulan itu telah disampaikan sejak Maret 2016 lalu. Usulan tambahan Rp 7 triliun tersebut termasuk dari dana KUR Rp 100 triliun yang ditargetkan terealisasi tahun ini.
"Jadi memang seluruh Indonesia khususnya KUR ritel cabang-cabang BRI sudah banyak kehabisan. Artinya Komite Kebijakan itu harus segera memutuskan," tambah Deputi bidang Pembiayaan Kemenkop UKM, Braman Setyo.
Oleh Komite Kebijakan, usulan tersebut sedang dikaji dan secara teknis akan dianalisa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemenkop UKM berharap tambahan dana KUR ritel segera direalisasikan agar BRI bisa kembali menyalurkan plafond ritel ke nasabahnya di seluruh cabang di daerah.
(AR)