PT Pertamina (Persero) dipastikan akan menjadi lead holding dalam pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi. Dengan demikian, nantinya perusahaan BUMN lainnya yang berada di sektor energi seperti PT Perusahaan Gas Negara (PGN) akan menjadi anak usaha dari Pertamina.
Disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno, penunjukan Pertamina sebagai pemimpin holding sudah melalui proses kajian dan tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang diharapkan bisa rampung sebelum hari raya Idul Fitri mendatang. Namun demikian, belum ada kesepakatan terkait nama holding yang akan dipakai nantinya dengan adanya perubahan ini.
"Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan dan menyetujui penunjukan Pertamina sebagai holding-nya. Namun, terkait nama belum ditentukan, masih pakai nama Pertamina saja dulu," ujar Rini, di Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Dirinya pun menjelaskan, pemilihan Pertamina menjadi lead holding dikarenakan sahamnya 100% dimiliki oleh negara. Dari keputusan yang diambil secara internal, penunjukkan perusahaan lead holding bukanlah perusahaan yang sebagian kepemilikannya dikuasai oleh publik.
Menanggapi keputusan ini, Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan, bahwa perusahaannya sudah menyiapkan proses menjadi lead holding dalam waktu setahun terakhir. Atas dasar itu, Pertamina sudah siap apabila didaulat menjadi holding BUMN Energi, karena dinilainya memiliki manfaat tersendiri.
"Bagi kami manfaat holding ini adalah aset akan semakin besar, sehingga kemampuan investasi Pertamina akan semakin besar. Jika ada sinergi, maka siapapun yang terlibat di dalam sinergi itu akan mendapat manfaat," jelas Dwi.
Sebagaimana diketahui, rencana pembentukan holding BUMN didorong penuh oleh Presiden Joko Widodo. Selain BUMN Energi, pemerintah juga akan membentuk holding BUMN sektor pertambangan, jalan tol, perumahan, perbankan dan konstruksi. Pembentukan holding dinilai memberikan banyak manfaat. Salah satunya, bagi peningkatan akses permodalan. Selain itu, pembentukan holding juga untuk mendorong BUMN profesional dalam jalankan bisnisnya.
(AR)