Seperti diketahui bahwa Pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan yang melibatkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di segala sektor dengan tujuan untuk mecapai pemerataan kesejahteraan rakyat. Baru-baru ini, Kementerian BUMN melaporkan utang dari 143 BUMN hingga kuartal III/2018 mencapai Rp2.488 triliun yang diperkirakan merupakan salah satunya lebih dikarenakan untuk mengejar target pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Banyak daerah di Indonesia yang merasakan manfaat dari program pembangunan tersebut, dan terkait dengan utang perusahaan BUMN hingga kuartal III/2018, pada dasarnya terlihat cukup aman dan tak seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Esensi Berita:
- Berdasarkan catatan Kementerian BUMN, utang 143 perusahaan pelat merah hingga September 2018 telah mencapai Rp2.488 triliun. Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku ngenes akibat jumlah utang BUMN tersebut banyak dipermasalahkan.
- Pasalnya, Rini menganggap utang tersebut produktif agar menjadi perusahaan yang terus berkembang. “Terus terang saya belakangan ini ngenes dengarnya. BUMN banyak utang, lho apa masalahnya kita punya utang? Selama kita melakukannya dengan baik, berutang dengan benar, bertanggung jawab dan betul-betul digunakan untuk hal yang produktif. Itu yang saya jaga,” tegas Rini Soemarno, seperti dilansir Sindonews.com, Minggu (10/12/2018).
- Dia mengatakan, utang yang dilakukan perusahaan pelat merah ini wajar dan rasio utangnya pun masih wajar. “Saya rasa perlu ada pengertian bahwa BUMN itu selama masih produktif, selama utang kita tarik untuk membesarkan perusahaan, untuk pembangunan, kalkulasinya benar, return of investment-nya benar, enggak masalah!” cetusnya.
- Kementerian BUMN menyatakan utang BUMN tersebut masih aman, mengacu pada rasio utang dan ekuitas (debt to equity ratio/DER) yang masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri. Misalnya untuk sektor transportasi, DER BUMN sebesar 1,59 kali sementara rata-rata industri di posisi 1,96 kali. Kemudian, untuk sektor energi, DER BUMN 0,71 kali, sementara rata-rata industri 1,12 kali. Di sektor telekomunikasi, DER BUMN di posisi 0,77 kali, sementara industri pada posisi 1,29 kali.
Info Terkait:
- Menteri Rini mengaku kesal banyak pihak yang mempermasalahkan hal utang BUMN tersebut. “Saya sudah paling kesal nih kalau orang sudah permasalahkan mengenai utang BUMN. Selama itu produktif, selama kita menarik utang untuk membesarkan perusahaan, untuk pembangunan, kalkulasinya benar, return of investment-nya benar, utang itu tidak masalah,” ujar Rini, seperti dikutip CNBCIndonesia.com, Minggu (9/12/2018).
- Menurut Rini, suatu perusahaan tidak bisa berkembang tanpa berutang. Seluruh perusahaan yang berkembang pasti memiliki utang dan tidak ada perusahaan di manapun di dunia yang bisa berkembang besar tanpa berutang. “Tidak mungkin. Perusahaan yang berkembang pasti ada utang. Yang penting, berutanglah dengan rasio yang benar, marginnya baik. Dan jangan lupa karyawan-karyawan kita harus menerima pendapatan yang baik karena mereka bekerja jauh dari keluarga,” jelas Rini.
- Menanggapi utang BUMN tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan bahwa hal ini harus dilihat secara keseluruhan detail kondisinya. “Lalu beberapa BUMN dapat penjaminan dari pemerintah, makanya kita harus perhatikan detail kondisi keuangannya. Beberapa leverage-nya naik tapi kita berikan injeksi ekuitas yang naik juga. Lihat BUMN yang utangnya banyak, tapi ekuitasnya tinggi ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau utangnya banyak lalu enggak punya ekuitas itu yang harus diperhatikan,” papar Sri Mulyani, seperti dilansir Okezone.com, Minggu (9/12/2018).
- Dia pun percaya bahwa Menteri BUMN, Rini Soemarno, bisa mengatasi kondisi perusahaan pelat merah yang dibawahinya. Terlebih, kata Sri Mulyani, dia dan Menteri BUMN Rini Soemarno terus memonitor kinerja perusahaan BUMN. “Kita dan menteri BUMN terus monitor, neracanya harus kita jaga,” tegasnya.(DD)