PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), terkait perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor lnfrastruktur.
Direktur Utama Adhi Karya, Budi Harto, menjelaskan bahwa dengan adanya RUPSLB ini, maka nantinya seluruh saham seri B milik negara yang ada pada ADHI, akan menjadi setoran modal pada PT Hutama Karya (Persero).
“Jadi, semua sudah setuju bahwa seluruh saham (seri B) Pemerintah dipindahkan ke Hutama Karya. Tetapi, itu masih menunggu keputusan dari Presiden,” kata Budi, dalam keterangannya yang dilansir dari Viva.co.id, Minggu (3/2/2019).
Budi menjelaskan, pengalihan kepemilikan saham tersebut merupakan tindakan Pemerintah, yang akan dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP). “Setelah adanya pengalihan saham tersebut, maka PT Hutama Karya akan menjadi induk Usaha (holding),” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Budi, nantinya ADHI akan berubah menjadi anak perusahaan BUMN, sebagaimana dimaksud dalam PP No.72/2016 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.44/2005, tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.
“Kemudian, setelahnya akan terjadi perubahan status Perseroan yang semula merupakan BUMN Persero, menjadi non Persero,” imbuh Budi.
Sementara itu, untuk tahun ini ADHI menargetkan pertumbuhan laba 100 persen menjadi Rp4 triliun. Adapun keuntungan ADHI di tahun lalu di angka Rp2 triliun.
Budi menjelaskan, target kenaikan laba seiring dengan peningkatan proyeksi-proyeksi revenue (pendapatan). Adapun pendapatan ADHI ditargetkan mencapai Rp22 triliun. Angka itu meningkat sekitar 22,2 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun lalu yang tercatat Rp18 triliun.
“Labanya kami (2019) Rp4 triliun, kalau di 2018 sekitar Rp2 triliun. Lalu untuk revenue kami targetkan sekitar Rp22 triliun, kalau 2018 revenue kami di Rp18 triliun,” ungkap Budi, seperti dikutip dari Liputan6.com, Minggu (3/2/2019).
Sementara itu, untuk kontrak baru tahun ini diharapkan melonjak sebesar 20 persen menjadi Rp30 triliun dari Rp25 triliun untuk realisasi di 2018. “Kontrak-kontrak baru ADHI antara lain berasal dari sektor infrastruktur dan properti,” jelas Budi.
Untuk mendanai pembangunan proyek-proyek 2019, dikatakan bahwa ADHI akan menggunakan kas internal dan eksternal. Untuk pendanaan eksternal, Perusahaan berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp2 triliun melalui mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB). “Penerbitan PUB Rp2 triliun dalam semester I atau II tahun ini,” pungkas Budi.(DD)