Untuk menambah pendanaan dalam menggarap proyek-proyek selanjutnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berencana menerbitkan saham baru atau right issue di semester II 2016 senilai Rp 2 triliun.
Menurut Direktur Utama Wijaya Karya, Bintang Perbowo, pelaksanaan right issue perlu dilakukan karena perseroan membutuhkan dana untuk mengikuti tender dari proyek-proyek yang sedang diincar, seperti ikut tender proyek infrastruktur dari program presiden Joko Widodo.
"Right issue saham WIKA akan kami tempuh sebagai salah satu opsi pembiayaan pengembangan bisnis perseroan. Minggu depan usulan untuk mendapatkan persetujuan right issue akan disampaikan kepada pemerintah," ujar Bintang, di Jakarta (28/4/2016).
Disebutkan, incaran dana hasil right issue tersebut sekitar 10% dari saham yang dimiliki oleh pemerintah saat ini sebesar 65% di WIKA. Dengan demikian jumlah saham yang dilempar ke publik bertambah 10% dan porsi pemerintah di WIKA menyisakan 55%.
"Saya rasa berkurangnya saham pemerintah di WIKA tidak masalah. Pasalnya pemerintah masih tetap sebagai pemegang saham pengendali (PSP), mengingat saham tertinggi dikuasai pemerintah, yakni 55%," imbuhnya.
Dijelaskan pula, aksi menerbitkan saham baru ini merupakan bagian dari opsi yang ditempuh perseroan sejalan dengan kemungkinan pemerintah urung memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada WIKA yang besarannya mencapai Rp 4 triliun.
Tidak hanya itu, untuk mengumpulkan modal WIKA juga membuka peluang untuk menambahnya dari pinjaman baik melalui perbankan maupun pasar modal.
"Pengumpulan modal melalui right issue perlu dilakukan agar perseroan bisa mengikuti lelang tender dari proyek-proyek yang sedang dibidik. Dan apabila berhasil mendapatkan dana dari righ issue sebesar Rp 2 triliun maka perseroan bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan tiga kali lipatnya," paparnya.
Ruang pendanaan lainnya setelah right issue, sambung Bintang, bisa melalui penerbitan surat utang atau Medium Term Notes (MTN). Karena, tambahan ruang pendanaan masih mencapai Rp 6 triliun.
"Dengan dana yang terkumpul, maka banyak yang bisa kita lakukan di infrastruktur baik jalan tol, power plant dan lain-lain," tandas Bintang.
(AR)