PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, BNI merupakan salah satu bank komersial tertua di Indonesia. Bank ini berdiri pada tahun 1946 tepatnya pada tanggal 5 Juli. Saat ini BNI mempunyai 914 kantor cabang yang tersebar diseluruh Indonesia dan 5 cabang di luar negeri.
Komitmen Perseroan tersebut diwujudkan dengan mendukung program e-warung sebagai bentuk tanggungjawab BNI dalam menjalankan usahanya. Jadi tidak heran, jika BNI menargetkan untuk mengembangkan e-Warung ke 34 kabupaten dan kota di Indonesia. Tujuannya adalah agar manfaat kemajuan teknologi berbasis digital ini bisa selaras dengan program bantuan Pemerintah yang nantinya akan berdampak langsung ke masyarakat luas.
Wakil Direktur Utama BNI, Suprajarto, mengatakan, “nanti ada 34 kabupaten dan kota yang akan dibuatkan e-warung yang kami targetkan sampai September. Mana saja itu, yaitu melalui koneksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari 3 bank BUMN. 3 bank itu ialah Mandiri, BRI, dan BNI,” kata Suprajarto beberapa waktu lalu.
BNI terus mengembangkan layanannya agar bisa digunakan dan dijangkau oleh masyarakat luas. Suprajarto menambahkan, dengan sistem elektronik berbasis digital ini membuat Indonesia mampu mengejar ketinggalannya dibanding negara lain se ASIA. Selain mudah mengontrol pengeluaran, lalu pemasukan, juga membuat kelompok usaha bersama menjadi wadah hasil dagangan. “Dari Kemensos juga kerja sama dengan Bulog, agar bisa menstabilitaskan harga agar inflasi tidak naik. Karena kalau inflasi naik, orang miskin akan bertambah. Itu yang harus kami tekan,” tuturnya.
Ia menyebutkan, apabila OJK ada Laku Pandai, lalu BI ada LKD, maka BNI menggerakkan bantuan sosial dengan Agen 46. BNI yang turut mendukung program-program pemerintah, berkomitmen memberikan kemudahan bagi Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, agar lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Dengan menyiapkan sistem teknologi informasi yang dapat memudahkan sistem penyaluran bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat penerimanya secara aman melalui Kartu Masyarakat Indonesia Sejahtera itu. Sistem ini juga dilengkapi dengan sistem monitoring dan reporting yang real time, sehingga dapat mendukung Kementrian Sosial dalam mengelola berbagai bantuan. “Sebagai agen ini bisa menggunakan kartu itu sama halnya dengan perbankan, mulai dari tarik tunai, setor, pulsa, seperti mini ATM lah,” ujarnya.
Sinergi dengan Pemerintah
Kementerian Sosial telah menetapkan 74 kabupaten/kota sebagai proyek percontohan penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari tunai menjadi nontunai, yaitu melalui warung nontunai (Program e-Warung), agar bantuan sosial (bansos) tak diselewengkan. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, perubahan mekanisme itu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin sekaligus meningkatkan pengawasan, terhadap pelaksanaan penyaluran dana PKH agar tidak diselewengkan.
“Jadi, ini sebenarnya arahan Presiden (Jokowi), seluruh dana bansos itu diarahkan untuk dilakukan secara nontunai. (Program e-Warung) supaya efisien, masyarakat tidak mengantre. Lalu, menghindarkan adanya pemotongan (penyelewengan),” ujar Khofifah. Saat ini dana PKH dari Kementerian Sosial yang sudah turun sebesar Rp1,6 triliun. Jika diserahkan secara tunai, dikhawatirkan terjadi antrean dan tidak efektif, khususnya bagi penerima dana PKH.
Untuk itu, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) membuat layanan e-warung atau warung nontunai pertama di Indonesia. E-warung itu, lanjutnya, dikelola Kelompok Usaha Bersama (Kube) Program PKH Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera Nasional. “Melalui program ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia dan melalui kartu BISA yang difasilitasi BNI, pemberdayaan fakir miskin menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud,” kata Mensos.
Ditegaskan, dengan adanya program itu indikasi pemotongan bantuan sosial tidak akan terjadi karena dana langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan. Dengan menggunakan kartu BISA dari BNI, dana tersebut akan diterima langsung penerima bantuan. Bantuan sosial, diakuinya memiliki banyak fungsi. Di antaranya sebagai tabungan yang sekaligus dapat digunakan untuk berbagai transaksi non tunai lain.
“Pada tahun ini Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial PKH secara keseluruhan sebesar Rp9,8 triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp12,7 triliun pada 2017. Adapun untuk bantuan beras sejahtera senilai Rp21,9 triliun,” jelas Khofifah.(DD)